Politik identitas dan SARA harus dicegah karena dapat membahayakan persatuan

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Pemimpin Joko Widodo (Jokowi) meminta amtenar penegak hukum agar menindak kasar penggunaan politik identitas dan kebijakan SARA dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Politik identitas dan CERAI BERAI, kata dia, harus dicegah karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Istana Merdeka, Selasa (8/9).

“Kita pula tidak membiarkan, jangan membiarkan penerapan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan satuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, ” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden serupa mendorong agar masyarakat mempelajari mencetak jejak para calon sehingga wilayah bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Para pasangan calon pun juga dimintanya agar saling beradu program, gagasan, dan kemampuan untuk menawan kursi pemimpin daerah.

Selain itu, Jokowi meminta pengelola pilkada serentak bekerja keras biar dapat menghasilkan proses pilkada yang berkualitas, netral, profesional, dan terang.  

“Penyelenggaraan pilkada berperan besar untuk menjaga karakter demokrasi kita, sekaligus menjaga kemantapan politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan, ” ujar Jokowi.

Ia berharap agar penyelenggaraan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini selalu didukung oleh para tokoh agama, tokoh adat, dan juga aktivis masyarakat.