Idrus Marham telah bebas murni setelah dipenjara 2 tahun.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sudah membayar denda senilai Rp 50 juta sesuai putusan Mahkamah Luhur RI pada tingkat Kasasi. Semenjak Jumat (11/9), terpidana  kasus korupsi proyek proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Riau itu telah bebas murni atau selesai menjalani hukuman pidananya.

“Setelah kami melihat, benar yang bersangkutan telah menutup denda dan pada hari Kamis (3/9), ” kata Plt Ahli Bicara KPK Ali Fikri pada pesan singkatnya, Sabtu (12/9).

Ali melanjutkan, Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono telah menyelenggarakan pembayaran ke kas negara bersifat pembayaran denda sebesar Rp 50 juta tersebut kenkas negara sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3681 K/Pid. Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019. Ihwal masa tahanan Idrus yang sangat rendah, lanjut Ali, menjadi kewenangan dari Kementerian Norma dan HAM RI.

“Tugas pokok fungsi KPK sebagaimana Pasal 6 huruf f UU KPK adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan norma tetap, ” terang Ali  

“Jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi pidana badan dan memasukkan yang bersangkutan ke di dalam Lapas Cipinang. Berikutnya tentu menjadi wewenang sepenuhnya pihak Kementerian Asas dan HAM, ” tambahnya.

Berdasarkan putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung (MA), Idrus dikurangi hukumannya menjadi perut tahun penjara. Padahal pada level banding, Idrus dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

Dalam putusan kasasi alasan korting masa penjara Idrus karena tersedia penggunaan dakwaan tak tepat anjuran KPK yang menjadi acuan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Manipulasi (PN Tipikor), pun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT). Menurut Majelis Kasasi di MA, para hakim meyakini, hukuman terhadap Idrus Marham semestinya memang hanya mengacu pada Pasal 11 UU Tipikor 2001, yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya.

Kewibawaan Idrus tersebut, mengingat perannya jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar 2017. Peran Idrus Marham sebagai pemimpin sementara Partai Golkar, menghasut proses terjadinya rencana suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan proyek PLN pembangunan PLTU Riau-1 saat tersebut.

Kepala Biro & Protokol Ditjen PAS, Rika Apriyanti mengatakan, Idrus bebas murni semenjak Jumat (11/9).   Rika melanjutkan, berdasarkan putusan Idrus juga telah membayarkan denda senilai Rp 50 juta.

“Lama pidana 2 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi, tanggal 2 Desember 2019, no. 3681 K/PID. SUS/2019 denda 50 juta, sudah dibayarkan pada tanggal 3 September 2020, ” perkataan Rika.

PN Tipikor Jakarta, pada April 2019 mengazab Idrus Marham dengan pidana tangsi selama tiga tahun lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp dua, 2 miliar terkait proyek PLTU Riau-1. Hukuman itu lebih ringan dari lima tahun tuntutan Jaksa KPK yang mendakwa Idrus Marham dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Tipikor 2001. JPU KPK membanding vonis PN Tipikor tersebut ke PT Tipikor.

Hasilnya, mengesahkan tuntutan KPK dengan memenjarakan Idrus Marham selama lima tahun. Tetapi, Idrus Marham melawan ke MA dengan mengajukan kasasi yang keputusannya hanya memenjarakannya selama dua tarikh.