Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

IHRAM. CO. ID, NEW DELHI — Mahkamah Gede menolak permohonan yang meminta suruhan pencalonan perwakilan pemerintah pusat serta negara bagian ke perserikatan Indo Islamic Cultural Foundation (IICF). Mutasi ini bertujuan sebagai penanggung pikiran pembangunan masjid di Ayodhya.

Pada 9 November tarikh lalu, Mahkamah Agung telah membuka jalan untuk pembangunan Kuil Bingkai oleh sebuah perserikatan di situs Masjid Ram Janambhoomi-Babri, yang disengketakan di Ayodhya.

Kesimpulan ini juga mengarahkan Pemerintah Pusat membagikan plot alternatif seluas lima hektar untuk Badan Wakaf Sunni. Pembagian ini ditujukan untuk membikin masjid baru di sebuah lokasi di kota di Uttar Pradesh.

Dilansir di New Indian Express, Sabtu (5/12), masalah mutakhir muncul dalam persidangan di depan hakim yang dipimpin oleh Hakim R F Nariman. Dalam persidangan, hakim menolak permohonan pencalonan peserta kepada IICF yang diajukan oleh dua pengacara.

Petisi tersebut mengatakan selain individu swasta dan anggota Jawatan Sunni negara bagian, kehadiran perwakilan pemerintah pusat dan negara periode sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana yang tepat.

Berdasarkan permohonan tersebut, Badan Derma Sunni pada tanggal 29 Juli 2020 mendeklarasikan pembentukan persetikatan bertajuk ‘Indo Islamic Cultural Foundation’. Kegiatan badan ini untuk pembangunan masjid, pusat budaya dan penelitian, beserta fasilitas utilitas umum termasuk dapur umum, rumah sakit dan perpustakaan dalam seluas 5 hektar.

Dalam permohonan yang cocok, ditulis tidak ada ketentuan mencalonkan pejabat pemerintah, seperti kepercayaan dengan telah dibuat oleh pemerintah induk.

Diharapkan, nantinya ratusan orang akan mengunjungi situs ‘Islamic Trust’ dan mendapat kontribusi sejak dalam India juga luar jati. Dalam pengelolaannya juga diharuskan tersedia pengelolaan dana maupun properti yang tepat, yang telah dipegang oleh IICF.

“Merupakan hajat umum bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara Bagian memiliki semua informasi yang relevan tentang kerja perwalian guna menjaga ketertiban umum dan memastikan tidak ada malpraktek yang terjadi. Dana yang dimiliki harus dipastikan tidak disalahgunakan atau disalahgunakan oleh perwalian mana biar, ” tulis permohonan tersebut.

Diketahui sebelumnya, Masjid Babri dihancurkan pada Desember 1992 sebab “kar sevaks”. Kelompok ini mengklaim bahwa masjid di Ayodhya itu dibangun di atas situs kuil Ram kuno.