Target penerima KUR UMKM akan diperluas ke pola keagamaan

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah memperluas target penerima kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mempercepat perbaikan ekonomi nasional, salah satunya kepada organisasi keagamaan seperti Pemuda Muhammadiyah.

“Bentuk dukungan pemerintah antara lain berupa tambahan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok, kredit simpanan kerja berbunga murah, penjaminan rekognisi dan insentif pajak, ” kata pendahuluan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers dalam Jakarta, Sabtu (8/8).

Menko Airlangga menyuarakan penanganan dampak pandemi tak mampu dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi.   Untuk itu, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup.

Salah satunya, lanjut dia, secara menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menyusut omzetnya akibat pandemi Covid-19.

Dalam masa pandemi, pemerintah memberikan relaksasi kecendekiaan KUR, berupa penundaan angsuran isi KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen tata laksana sampai dengan berakhirnya masa pandemi.   Pemerintah kendati memberikan tambahan subsidi bunga sejumlah 6 persen selama tiga bulan dan 3 persen selama 3 bulan selanjutnya.

Dengan pemberian tambahan sumbangan bunga itu maka pada 3 bulan pertama pada masa pandemi, suku bunga KUR menjadi 0 persen.

Kemudian, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tambahan subsidi bunga 6 persen itu hingga akhir tahun.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR, pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor penerapan tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen.

Penundaan penetapan bahan sektor produksi ini akan dijalankan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian.

Penundaan penetapan target KUR sektor produksi itu menyebabkan tidak ada lagi pemisahan penyaluran KUR di sektor perdagangan.

Terdapat hasil survei yang menunjukkan kalau sektor yang paling mudah dimasuki UMKM pada masa pandemi merupakan perdagangan.

Jadi, dengan pelepasan batas daerah perdagangan, lanjut dia, pemulihan ekonomi UMKM diharapkan akan dapat bertambah cepat.

Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota PP Muda Muhammadiyah dan peresmian kios masyarakat Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta, pada Sabtu (8/8) dengan diserahkan langsung Menko Airlangga.

Tujuannya buat menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU. KUR Syariah itu diserahkan oleh BRI Syariah pada 19 debitur dengan nilai Rp 655 juta dan BPD Jateng sebesar Rp 70 juta diberikan kepada tiga debitur.

Dari jumlah tersebut, KUR BRI Syariah untuk Kios WargaMU diberikan kepada tiga debitur dengan total sebesar Rp 140 juta. Bersamaan dengan itu, ada beberapa Kios WargaMU yang serupa diluncurkan di beberapa lokasi pada Yogyakarta.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 Juni 2020 telah mencapai Rp 550, 24 triliun dengan dulang debet sebesar Rp 161, 74 triliun yang diberikan kepada 20, 9 juta debitur.

Tingkat rasio nilai macet (NPL) KUR sampai 30 Juni 2020 tercatat masih dalam posisi terjaga yaitu sebesar 1, 18 persen.

Sementara itu, penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai 30 Juni 2020 sudah mencapai Rp 76, 2 triliun kepada 2, 2 juta debitur atau telah 40, 1 persen dari bahan 2020 sebesar Rp 190 triliun.

sumber: Antara