Sejumlah ASN di Kelurahan Cigondewah Kidul menggelar karaoke usai pelantikan LPM.

REPUBLIKA. CO. ID, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung memanggil Lurah Cigondewah Kidul terkait dengan perkiraan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di kelurahan itu yang mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 dengan mengimplementasikan karaoke. Kepala Badan Kepegawaian Pelajaran dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung Yayan A. Brillyana menegaskan pihaknya akan memberi sanksi jika benar melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Hangat (AKB) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, ana akan berikan hukuman, ” sebutan Yayan di Bandung, Senin (28/9).

Selain itu, ASN tersebut bisa terkena sanksi, tiba dari teguran lisan, pencatatan kemampuan, pengurangan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), hingga penangguhan gaji. Mereka yang terkena hukuman ringan, lanjut tempat, hanya atasannya yang memberikan nasihat. Jika masuk kategori ringan rendah, teguran lisan dan potong TPP 50 persen selama 1 bulan.

Berikutnya, sanksi ringan sedang berupa teguran tertulis serta potongan 50 persen selama 2 bulan. Bagi mereka yang terkena sanksi ringan berat, potongan TPP-nya 50 persen selama 3 bulan. Berdasarkan Informasi yang dia dapat, aktivitas karaoke itu dilakukan di Aula Kelurahan Cigondewah Kidul di tanggal 31 Agustus 2020.

Sebelumnya, di lokasi itu dilaksanakan pelantikan pengurus LPM tingkat kelurahan. Setelah acara pelantikan usai sekitar pukul 17. 00 WIB, mereka lantas mengisi kegiatan secara berkaraoke.

Karaoke tersebut, kata dia, untuk mengisi zaman senggang sambil menunggu Lurah Cigondewah Kidul akan kembali melaksanakan kesibukan. “Jadi, sesudah jam kerja. Sebab lurahnya ada kegiatan lagi. Jadi, sambil menunggu, dia karokean. Tak melibatkan warga hanya melibatkan abdi di situ saja, ” katanya.

Namun, Yayan menyayangkan hal ini bisa terjadi di tengah adanya pembatasan aktivitas serta pegawai hingga 50 persen era pandemi Covid19. Seharusnya, menurut tempat, ASN bisa menjadi contoh membangun bagi warganya.

“Hanya disayangkan Pak Lurah tidak tahu stafnya untuk jangan ada beramai-ramai walaupun ada protokol kesehatan. PNS itu harusnya naganaganya contoh, ” katanya.

Untuk tersebut, Yayan menyerukan kepada seluruh Sistem Perangkat Daerah (OPD) dan negara kewilayahan tingkat kecamatan ataupun kelurahan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan tubuh Covid-19.

“Batasi kegiatan yang bersifat mengundang keramaian, & fasilitasi pelayanan online. Karena seperti di kita (BKPP), Alhamdulillah tak ada Covid-19. Pimpinan harus ingat terhadap kesehatan stafnya, ” katanya.

sumber: Antara