Protokol Covid-19 di DIY dinilai mengendur terutama di daerah publik dan objek wisata

REPUBLIKA. CO. ID, YOGYAKARTA — Bagian Komisi A DPRD DIY Muhammad Syafii menilai penegakan protokol kesehatan tubuh pencegahan Covid-19 di DIY sudah kendur. Terlebih di area jemaah dan destinasi wisata di DIY.

“Ada kekhawatiran karena sejauh ini belum terlihat perlindungan dan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di area publik dan tempat-tempat wisata, ” katanya di Yogyakarta, Senin (17/8).

Dia menyebut tidak hanya instruksi buat disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan sudah kendur. Namun imbauan-imbauan kepada masyarakat juga sudah jarang terdengar. “Terlihat instruksi disiplin protokol kesehatan tubuh Covid-19 sudah mengendur, ” sekapur Syafii.

Terlebih, DIY sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan baik itu wisatawan DIY maupun luar daerah. Padahal kasus segar positif Covid-19 di DIY tiap harinya masih terus bertambah. “Hotel-hotel banyak yang penuh kedatangan tamu dengan menggunakan kendaraan pribadi, ” ujarnya.

Menurut Syafii mulai ramainya DIY dikunjungi wisatawan memberikan hal positif dalam menggerakkan ekonomi yang terpuruk akibat hasil Covid-19. Namun di sisi asing ada kekhawatiran dalam kendurnya penerapan protokol kesehatan yang dapat membuat penyebaran Covid-19 di DIY semakin bertambah.

Selain tersebut, penegakan dan sanksi yang nyata terkait protokol kesehatan di DIY belum memiliki payung hukum. Syafii menyebut tidak ada gambaran penegakan maupun strategi yang jelas akan protokol kesehatan ini.

Padahal status Tanggap Darurat Bala Covid-19 di DIY masih diterapkan hingga akhir Agustus 2020. Buat itu, ia meminta kepada Pemda DIY serta pemerintah kabupaten/kota se-DIY agar selalu waspada akan daya penyebaran Covid-19 yang dapat meluas.

“Kami berharap agar tetap waspada dan melakukan langkah-langkah strategis dalam memastikan penyebaran pagebluk Covid-19 tidak semakin menyebar. Perlu koordinasi yang baik antara negeri daerah, ” ujarnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya mengatakan masih enggan untuk menerapkan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan. Pihaknya serupa belum berencana untuk mengeluarkan kecendekiaan terkait hal tersebut. “DIY belum sampai di situ (mengeluarkan kebijakan soal sanksi), ” kata Tuan.

Ia pun tak mempermasalahkan jika pemerintah kabupaten & kota memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. “Kalau tingkat besar (kabupaten/kota) sudah melakukan, biar tingkat dua yang melakukan, ” ujarnya.

Pemerintah kabupaten/kota pada DIY sudah ada yang berangkat menerapkan sanksi bagi pelanggar aturan kesehatan. Salah satunya Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan sanksi berupa denda sebesar Rp 100 seperseribu.

Sultan mengaku lebih mengedepankan dialog dibandingkan menerapkan hukuman. Menurutnya, dengan berdialog dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menjalankan aturan kesehatan secara disiplin. Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Biwara Yuswantana juga mengatakan pihaknya lebih mengedepankan kearifan lokal.