Kemenparekraf menargetkan 8. 000 pelaku jalan dapat tersertifikasi pada tahun ini.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Sertifikasi Kejernihan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (CHSE) untuk sektor pariwisata telah menjangkau 5. 778 pelaku usaha dengan tersebar di 294 daerah. Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan 8. 000 pelaku cara dapat tersertifikasi pada tahun tersebut.

Juru Bicara Kemenparekraf, Prabu Revolusi, mengatakan, ada sejumlah tahapan untuk bisa memperoleh Sertifikat CHSE. Dari mulai pendaftaran, penerapan protokol secara mandiri & pelaporan, lalu peninjauan oleh tim sertifikasi. Mereka yang dapat disertifikasi juga akan dipilihan sesuai preferensi pemerintah.

“Sejauh ini tanggapan dari pelaku jalan sangat positif karena pertama kalinya ada standar pariwisata sehingga kita bisa sekaligus berbenah, ” sirih Prabu kepada Republika. co. id, Ahad (15/11).

Ia menegaskan, sertifikasi CHSE yang disusun berpatokan pada protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pihaknya juga menggandeng Kemenkes dalam metode sertifikasi. Adapun setiap pelaku cara digratiskan dalam mengikuti sertifikasi.

Melihat adanya antusiasme pelaku daya, Prabu mengatakan Kemenparekraf optimistis bahan tahun ini bisa tercapai dengan menjangkau 8. 000 pelaku daya. Program sertifikasi itu juga diperkirakan akan dilanjutkan pada tahun pendahuluan. Menurut dia, sertifikasi itu sekali lalu menjadi program jangka panjang negeri karena bermanfaat untuk membenahi bentuk pariwisata nasional.

Oleh sebab itu, formulasi dalam proses sertifikasi siapa tahu berubah. Hal itu bergantung pada situasi pandemi Covid-19 pada tahun depan. “Kita tidak terang apa yang akan terjadi pada tahun depan, bisa saja telah ada vaksin, atau pandemi lengkap, jadi akan ada protokol yang baru, ” kata dia.

Prabu mengatakan, apapun situasi yang terjadi, industri pariwisata di tengah tantangan yang berat tentu tetap didorong untuk menjaga kebersihan, kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Situasi itu nantinya akan menjadi kaki baru bagi pariwisata Indonesia demi meningkatkan daya saing antar negara.

Aktivis Pariwisata Indonesia sekali lalu Founder Temannya Wisatawan, Taufan Rahmadi, menilai, sertifikasi CHSE bahkan menetapkan diwajibkan. Pasalnya, sertifikasi dapat menjadi standar pelayanan bagi para konsumen.

“Banyak negara yang jauh lebih tegas dan tertib pada masa new normal. Kita tak bisa main-main dengan standar penyajian, ” kata Taufan.

Dia mengatakan, sertifikasi menjadi standardisasi serta acuan dari apa yang harus dilakukan pelaku pariwisata. “Kualitas keluaran, layanan, itu harus dapatkan penghargaan dan pengakuan agar para wisatawan menjadi tenang, ” ujarnya menambahkan.

Taufan mengatakan, manfaat utama yang diperoleh dari adanya sertifikasi yakni pengakuan terhadap pelaku industri terkait secara resmi. Terutama pengesahan bahwa industri terkait sudah punya kualitas dalam menjalankan standardisasi pelayanan ke wisatawan. Hal itu nantinya akan berdampak pada persepsi wisatawan baik asing maupun domestik.

“Ini untuk menghadirkan rasa sepi kepada wisatawan ketika mereka bertandang tentu ini akan sangat efektif, ” ucapnya.